Komisi III DPRD kota Probolinggo Hearing Program UHC

Probolinggo, portalbromo.com – Memasuki era zaman industri 4.0 ini bidang kesehatan di tuntut untuk terus meningkatkan pelayanan, antara lain menciptakan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu.

Melalui hal itu Komisi III DPRD kota Probolinggo gelar hearing terkait proram UHC (Universal health Coverage) atau setelah dialihbahasakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dalam Renstra Kemenkes 2015-2019 menjadi “Jaminan Kesehatan Semesta” dan sudah mulai di implementasikan di Indonesia sejak penyelenggaraan program JKN pada Januari 2014.

Secara umum UHC merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Terdapat dua elemen inti dalam UHC yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Ketua Komisi III Agus Riyanto katakan, pihaknya akan kordinasi dengan Dinas Kesehatan, terkait ada penunggakan iuran wajib peserta BPJS, ada yang tidak bisa bayar karena kurang mampu atau mungkin di sengaja. Program UHC tidak bisa menyentuh itu.

“Daripada UHC tidak bisa masuk, mungkin ada jalan lain yg bisa di tempuh agar mereka dapat manfaat program UHC ini. Apa saja persiapan dan sampai mana program UHC ini, dalam hearing ini kami hadirkan Dinkes juga membahas terkait pukesmas akan menjadi BLUD,” paparnya

Sementara itu Kadinkes Ninik Ira Wibawati katakan, UHC harus dilaksanakan, ada Perpres nya jadi semua masyarakat di cover oleh asuransi, di Jawa Timur sudah ada daerah yang sudah menjalankan antara lain Mojokerto, Pasuruan, Madiun dan kota Probolinggo.

“Perjalanan dari UHC ini kami sudah rapat beberapa kali dengan sector terkait, untuk saat ini dalam proses pendaftaran dari PBI daerah kami buat syarat, KK, KTP, untuk anak bisa dengan KIA dan Akta Kelahiran untuk kita cek. Untuk melihat sudah terdaftar apa belum, ketika data sudah kita cek kita catat dan di hubungi oleh pukesmas punya tunggakan atau kurang syarat, setelah clear kita buat surat pengantar,” jelas Ninik

“Data dari BPJS ini masih antri sekitar ribuan data untuk di entry, dari masalah ini terus terang masih blum ada cantolan untuk bayar tunggakan itu,” bebernya.(wm)

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Scroll Up