Terkatung-Katung Hampir 4 Tahun, Dewan Target Pasar Baru Probolinggo Selesai 2021

portalbromo.com – Terkatung-katung hampir 4 tahun, kondisi pasar baru kota Probolinggo seakan jadi agenda pengawasan khusus DPRD kota Probolinggo.

Seakan tak rela gagal terus dalam penyelesaianya, beberapa kali pihak terkait telah dipanggil beberapa waktu lalu menindaklanjuti perkembangan proses lelang proyek fasiltas umum tersebut.

kali ini Komisi III DPRD kota Probolinggo kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bareng kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ( PUPR Perkim ), Senin (16/3).

Pembahasan kali ini tentang Managerial Kontruksi, (MK). MK merupakan Proses awal sebelum pengerjaan fisik sebuah proyek dilakukan.

Adapun tugas MK Diantaranya melakukan perencanaan proyek, manajemen harga, menajemen waktu, manajemen kualitas, administrasi kontrak, manajemen keselamatan dan praktik profesional.

MK yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap Proses review dan pengawasan suatu proyek hingga proyek tersebut selesai, menurut ketua komisi III Agus Riyanto harus segera diselesaikan, agar punya cukup waktu untuk pengerjaan fisik proyek.

“Ini sudah bulan tiga, kalau pembentukan MK saja butuh waktu sampai 2 bulan, belum lagi ada penyanggahan dan lain-lain, bisa sampai 3 bulan, setelah itu butuh waktu lagi untuk lelang proyek, terus mau dikerjakan kapan, bisa-bisa gagal lagi karena tidak cukup waktu.” Kata Agus.

Dengan argumen panjang komisi III DPRD kota Probolinggo memutuskan pemberian waktu 10 hari atau hingga tanggal 25 Maret 2020 dinas PUPR Perkim harus selesai dengan urusan MK.

“kita kasih waktu sepuluh hari kedepan, atau tepatnya tanggal 25 Maret 2020, PUPR harus sudah selesai dengan MK nya, syukur kalau selesai lebih awal kami akan sangat mengapresiasi pada kepala dinas baru”. Ucap Agus selaku ketua rapat.

Dalam pembahasan Dewan juga menanyakan terkait adanya penurunan upah untuk MK, dimana dari upah sebelumnya sebesar 1.5 M menurun menjadi 900 juta hingga 1 M. Dikhawatirkan adanya penurunan upah, juga terjadi penurunan kualitas pada MK.

“Itu kenapa kok harus turun untuk biaya MK, tahun sebelumnya untuk proyek senilai 19 M dengan kontrak 1 tahun biaya MK 1.5 M, sekarang proyek Multi-years dengan anggaran lebih satu tahun upahnya malah di 900 sampai 1 M, kira-kira tidak menurunkan kualitas MK nya ?” tanya Agus.

“Pada dasarnya apapun yang menjadi pilihan Dinas saya anggap itu terbaik, tapi jangan sampai waktu terbuang hanya untuk mencari MK yang mau lebih irit 500 juta, 500 juta untuk skala APBD itu kecil, terpenting pasar baru segera dibangun, kasihan pedagang yang sudah terkatung-katung selama 4 tahun itu” lanjutnya.

Kepala Dinas PUPR dan Perkim Agus Hartadi menyampaikan, PUPR tetap optimis dengan tenggat waktu yang di berikan oleh Dewan untuk pembentukan MK.

“Kita optimis selesai dengan waktu yang diminta Dewan, insyaAllah tanggal 25 Maret 2020 MK sudah selesai” jawab Agus Hartadi.

“Terkait penurunan upah MK, hal itu kita lakukan setelah melakukan kajian dibeberapa tempat dari daerah lain, seperti di Surabaya, di sana ada proyek senilai 98 M namun untuk upah MK tidak sampai 1 M dan kualitas tetap bagus” pungkas pria yang sebelumnya menjabat kepala dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu.(mr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Scroll Up