portalbromo.com – Ketua Umum Ormas Tapal Kuda Nusantara ( TKN ) Eko Karso sepakat, untuk hadapi tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia di tahun 2023—2024 dengan memperkuat regulasi platform digital.
Menurut eko, efek dari transformasi digital, menjadikan masyarakat saat ini sulit membedakan mana fakta mana hoax.
Bahkan tidak sedikit masyarakat yang terjebak dengan asyiknya suguhan running teksnya media sosial, lupa kalau itu adalah isu yang harus dikonfirmasi.
Mereka terlalu asyik dengan luapan pengunjung yang beruntun karena berita berhasil naik di peringkat atas platform digital.
Eko menyampaikan Pemilu 2024 akan berlangsung di tengah situasi dunia yang penuh tantangan. Oleh karena itu, ruang digital harus dijaga dengan baik agar proses demokratisasi lebih berkualitas.
Hal itu hanya bisa dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah pencegahan, diantaranya melalui literasi digital dan penanganan konten negatif.
“Kita belajar dari pengalaman baik itu Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, yang berpotensi terjadi gesekan di antara masyarakat, maka ruang digital perlu kita jaga bersama-sama.” Ucapnya.
“saya sepakat pernyataan Lemhannas beberapa waktu lalu, bahwa tantangan terbesarnya secara eskalasi isu itu ada tiga, pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks, yang ketiga adalah tentang hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas,” kata Eko ditemui di kediamanya.
Dia menyarankan beberapa alternatif menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini.
Pertama adalah ketegasan pemerintah dalam regulasi-regulasinya tanpa harus menabrak prinsip demokrasi.
“Terkait kebebasan berpendapat, padangan saya pada pemerintah saat ini benar-benar menjadikan masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang merdeka dalam berpendapat, namun hal itu kerap dimanfaatkan oleh pihak pembenci pemerintah untuk membangun opini negatif terhadap pemerintah”.
“Maka dari itu, regulasi platform digital perlu ditingkatkan, namun tetap pada koridor tidak menabrak prinsip-prinsip demokrasi” ucapnya.
Literasi digital menjadi kunci bagi Indonesia untuk melakukan mitigasi eskalasi politik yang terkait dengan identitas, misinformasi, dan ujaran kebencian (hate speech) di tahun politik 2023 menuju pemilu 2024.
“Tantangan Indonesia adalah memperkuat konsolidasi demokrasi, sehingga demokrasi Indonesia bisa semakin matang menuju Pemilu 2024 di tengah kecenderungan regresi demokrasi ini.” Pungkasnya.(mr)
