Breaking News
Pembangunan Jalan Diduga Serobot Tanah Warga, Kades Ngebrak Disorot KPU Kota Probolinggo Apresiasi Masyarakat atas Pilkada Serentak tahun 2024 Plengsengan di Dam Kapi Kademangan Ambrol, Warga Khawatir Rumah Roboh Lahan Tak Direklamasi, Warga 2 Desa Ini Ancam Blokir Tol Probowangi Warga Kota Probolinggo Cemas, Ratusan Ton Gypsum Asal Oman Ditimbun di Pelabuhan DABN
Beranda pemerintahan Kawal THR, Komisi III DPRD kota Probolinggo Rapat Bareng Pelaku Usaha
pemerintahan  

Kawal THR, Komisi III DPRD kota Probolinggo Rapat Bareng Pelaku Usaha

Siaran Pers

portalbromo.com – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja dalam merayakan Hari Raya Keagamaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.

Hal itu disampaikan ketua komisi III DPRD kota Probolinggo saat Rapat Dengar Pendapat ( RDP) bareng pelaku usaha kota Probolinggo, Rabu (28/4/2021).

“Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan,” kata Agus

Didepan perwakilan dari sejumlah perusahaan diantaranya PT. Eratex Djaja, PT. KTI, PT. AFU, Agus juga menyampaikan bahwa kewajiban perusahan dalam memberikan THR berdasarkan Permenaker No.6/2016, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan.

Pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.

Namun Agus melanjutkan, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR  dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja Bersama (PKB) dan ternyata  lebih baik dan lebih besar dari ketentuan diatas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.

Politikus PDI P itu juga menjelaskan, guna pengawalan terhadap hak tahunan para buruh itu, pemerintah telah membentuk satgas pengawalan penyaluran THR.

Adapun tugas pokok dari satgas yang terdiri dari beberapa instansi tersebut adalah sebagai wadah pengaduan parah buru jika hak THR nya tidak dipenuhi oleh perusahaan.

“Kita juga telah meminta kepada pemerintah kota agar membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pembayaran THR, seperti sudah disampaikan tadi bahwa itu sudah dibentuk” lanjutnya.

Disinggung apakah akan ada sanksi untuk pelaku usaha, Ia menjawab bahwa hal itu akan diproses melalui satgas pengaduan yang sudah dibentuk.

“Jika mengacu pada Permenaker No. 20/2016 , Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang di dalamnya mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai membayar THR tentu hal itu ada, itu nanti peran dari satgas pengaduan yang audah dibentuk tadi” pungkasnya.(mr)

105 Komentar

Respon (105)

  88. However, one should not forget that socio-economic development involves independent ways of implementing both self-sufficient and outwardly dependent conceptual decisions. As well as the constant quantitative growth and the sphere of our activity entails the process of introducing and modernizing the phased and consistent development of society.

  91. Suddenly, thorough research of competitors can be associated with industries. The significance of these problems is so obvious that the innovative path we have chosen requires us to analyze moral values.

  92. Campial conspiracies do not allow situations in which thorough research of competitors, which are a vivid example of the continental-European type of political culture, will be declared violating universal human ethics and morality. And there is no doubt that the basic scenarios of users’ behavior are ambiguous and will be blocked within the framework of their own rational restrictions.

  100. Gentlemen, diluted by a fair amount of empathy, rational thinking creates the prerequisites for innovative methods of process management. As well as the further development of various forms of activity, as well as a fresh look at the usual things – it certainly opens up new horizons for clustering efforts.

  102. Thus, an understanding of the essence of resource -saving technologies plays a decisive importance for the priority of the mind over emotions. Being just part of the overall picture, entrepreneurs on the Internet are gaining popularity among certain segments of the population, which means that they must be considered exclusively in the context of marketing and financial prerequisites.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *